Kantor pelayanan publik dianjurkan pasang CCTV oleh pemerintah propinsi, seperti yang terlihat pada kantor BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang disidak gubernur pemprov DKI, Pak Basuki Tjahaja Purnama.

Untuk mendukung program transparansi dasn memudahkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengawasi kinerja pegawai, pemprov perlu memasang CCTV di setiap kantor-kantor pelayanan publik. Karena dengan adanya CCTV, pemprov jadi lebih mudah mengawasi pegawainya, serta dapat memantau pengunjung. Dengan demikian, pegawai tidak bisa 'bermain' lagi, semua aktivitas akan terekam. Bila pelayanan kepada publik buruk, tentunya citra kantor-kantor pelayanan publik akan jadi bahan pembicaraan masyarakat dan tentunya akan merusak program yang sedang dijalankan pemprov.